Iran dan Politisasi Haji

0
109
Arab Saudi - Iran
Arab Saudi - Iran

Oleh : Dr. Slamet Muliono*

Rakyat Iran terancam bisa jadi tidak bisa menikmati haji tahun ini. Sebenarnya, pemerintah Arab Saudi, menyatakan melalui Kementrian Haji dan Umrah telah siap memberikan sambutan bagi para jamaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Pernyataan tersebut kemudian ditambahkan bahwa ada satu negara yang kemungkinan tidak bisa mengikuti pelaksanaan haji, yakni Iran. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi panas bagi Iran dan berbalik menuduh pemerintah Arab Saudi telah melakukan sabotase.

Atas tuduhan ini, Arab Saudi langsung menyebutkan bahwa pemerintah Iran sendiri yang tidak mau mengikuti peraturan pelaksanaan haji. Arab Saudi menunjukkan bahwa delegasi Iran menolak menandatangani kesepakatan untuk menuntaskan persiapan guna musim haji tahun ini. Iran tetap bersikeras pada tuntutan-tuntutan mereka sendiri. Panasnya situasi ini tidak lepas dari hubungan kedua negara itu. Sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi dan Iran masih berada dalam fase putus hubungan diplomatik. Putusnya hubungan diplomatik itu diawali oleh aksi warga Iran yang membakar Kedubes Arab Saudi di Teheran. (Fokusislam.com.13/5/2016).

Sikap Iran yang demikian keras atas keputusan pemerintah Arab Saudi ditirukan oleh  Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran, Ali Jannati yang mengatakan bahwa Saudi bukan hanya telah “merusak” negosiasi yang telah dilakukan, tetapi telah melakukan “sabotase.” Pihak Iran ini menilai bahwa sikap Saudi dianggap dingin dan tidak pantas (BBC, Jumat, 13/5/2016).

Fenomena Politik Dua Negara

Ketegangan dan memanasnya hubungan antara Arab Saudi dan Iran ini tidak lepas dari beberapa fenomena politik belakangan. Pertama, eksekusi Pemerintah Arab Saudi terhadap seorang ulama Syiah yang membangkang. Sebagaimana diketahui bahwa Nimr al-Nimr adalah ulama yang tinggal di Saudi bagian Timur dan berideologi Syiah, telah  melakukan pembangkangan dan menghasut masyarakat untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Arab Saudia ingin memisahkan diri dari negara. Atas tindakan itu, pemerintah Arab Saudi menetapkan hukuman mati bagi Nimr dihukum mati bersama 46 para demonstran lainnya.

Kedua, warga Teheran merusak kantor kedutaan Arab Saudi. Sebagai bentuk protes atas keputusan Arab Saudi terhadap eksekusi mati Nimr, Iran membiarkan warganya masuk dan merangsek kantor kedutaan Arab Saudi, hingga para penghuni kantor keduaan itu melarikan diri dan terbang ke negaranya. Atas peristiwa itu, Arab Saudi langsung memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan penerbangan dari dan ke Iran. Pemutusan hubungan diplomatik itu sebagai bentuk protes dan reaksi terhadap Iran, karena sebagai tuan rumah, Iran tidak mampu memberikan perlindungan yang wajar atas kantor kedutaan negara asing.

Ketiga, Iran menuduh Arab Saudi tidak becus mengelola haji sehingga berujung meninggalnya warga Iran. Dalam peristiwa haji tahun 2015 itu, lebih dari 460 warga Iran tewas ketika berdesak-desakan dalam Terowongan Mina. Atas peristiwa itu, Iran langsung melakukan provokasi ke dunia luar tentang perlunya audit atas pengelolaan haji dan penanganan haji secara bersama. Hal ini untuk menghindari berulangnya kesalahan pengelolaan haji tahun-tahun mendatang.

Ketiga peristiwa itu merupakan latar belakang memanasnya hubungan kedua negara itu. Pembicaraan semakin memanas ketika membahas mengenai penerbitan visa dan pengaturan keamanan untuk haji. Penerbitan visa haji selama ini dikeluarkan Riyadh, namun problem muncul karena Iran tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Atas problem itu, calon jamaah haji Iran harus melakukan perjalanan ke negara ketiga untuk mendapatkan visa. Hal ini ditolak oleh pihak Iran. Iran ingin agar Saudi mengeluarkan visa melalui kedutaan Swiss di Teheran.

Perseteruan itu semakin memanas ketika mayoritas Syiah di Iran dan kekuatan Sunni di Arab Saudi berada dalam perselisihan terkait isu-isu regional, termasuk dukungan untuk pihak tertentu dalam konflik di Suriah dan Yaman. Sebagaimana diketahui bahwa Iran dan Arab Saudi terlibat perseteruan politik di kawasan Timur Tengah, seperti dengan Yaman, Libanon, maupun Suriah. Konflik ini terbawa dalam urusan haji, sehingga terjadi politisasi haji.

Politisasi haji yang dilakukan pihak Iran bukan kali ini saja. Berbagai peristiwa kerusuhan haji senantiasa melibatkan pihak Iran, termasuk kasus haji tahun lalu, dan beberapa episode sejarah hilangnya Hajar Aswad  atau pembunuhan terhadap kaum muslimin ketika berhaji, oleh sekelompok bersenjata Iran, yang kemudian dimasukkan sumur zam-zam. Dalam perspektif Saudi Arabia, kerusuhan demi kerusuhan dalam peristiwa haji selalu melibatkan Iran.

Ketika tidak ada hubungan diplomatik di antara dua negara sebagaimana Iran dan Arab Saudi, sebagaimana aturan internasional, maka peran negara sebagai pihak ketiga sangat penting untuk keluarnya visa (haji). Pihak Arab Saudi sudah sepakat bahwa jamaah haji Iran bisa naik haji dengan sarat ada visa dari negara ketiga. Iran bersikeras agar yang mengeluarkan visa adalah kedutaan Swiss di Teheran. Tentu hal ini menyalahi aturan dan kesepakatan internasional. Pihak Iran merasa keberatan apabila jamaah Iran harus pergi ke negara lain untuk membuat aplikasi visa mereka.

Tidak mudah bagi negara ketiga untuk mengeluarkan visa. Terlebih lagi, perilaku warga Iran yang selalu menjadi penyulut kerusuhan di berbagai peristiwa haji. Hal ini  membuat negara ketiga berpikir sejuta kali untuk mengeluarkan visa. Negara ketiga tidak hanya sekedar mengeluarkan surat (visa) tetapi harus bertanggung jawab dan terkena getah ketika pemegang visa berulah dan berbuat negatif di negara tujuan.

Surabaya, 18 Mei 2016
*Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan Direktur Pusat Kajian Islam dan Peradaban (PUSKIP) Surabaya

LEAVE A REPLY