ANOMALI PENCABUTAN PERDA DAN INDIKASI ANTI ISLAM

0
125

Oleh : S. Abu Hijroh
Kantor Hukum Peduli Muslim & Associates

Peraturan daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004].

Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, PERDA mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945].

Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan PERDA adalah seluruh materi muatan dalam rangka,  pertama sebagai penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, kedua menampung kondisi khusus daerah  serta ketiga penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan Peraturan Daerah menempati urutan terbawah dalam hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka executive review, ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan Perda yang bermuatan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda tata ruang. Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang provinsi dilakukan oleh pemerintah (pusat).

Selanjutnya pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh PERDA yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk PERDA yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif.

Mencermati beberapa unsur fungsi, kedudukan, hirarkie dan aplikasi PERDA, maka menjadi sebuah pertanyaan besar apabila ketika terhadap PERDA tersebut dilakukan pencabutan  dengan tanpa alasan hukum  yang kuat ataupun analisa disfungsi yang akurat sehingga menimbulkan berbagai prediksi dan  indikasi karena banyaknya diantara PERDA tersebut adalah berbasis syari’ah Islam yang muatannya adalah persoalan pokok dan  prinsip dasar dalam ajaran Islam sebagai upaya bersama membangun umat yang menegakkan hukum yang paling tinggi melalui agama, seperti Puasa di bulan Ramadlan, Pelarangan Minuman Keras, Penutupan Tempat Pelacuran, Pelarangan Perjudian dan lain-lain.

Pencabutan PERDA berbasis syari’ah yang  dilahirkan oleh para legislator yang mewakili kaum Muslimin di daerahnya,  menjadi sebuah anomali dan sebagai indikasi gerakan anti Islam yang terstruktur, dimotori oleh media liberal yang bangkit syahwat nya ketika sudah dan akan menistakan Islam, yang dilampiaskan dengan bentuk tulisan dan tindakan serupa petisi dan bahkan didukung dengan tindakan penggalangan dana yang berangkat dari kesimpulan yang tidak valid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here