Mendagri Bantah Batalkan Perda Syariah

0
61
Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA (fokusislam) – Beberapa hari ini ramai dibahas tentang pembatalan Perda Syariah oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kabar ini santer berhembus setelah razia Satpol PP terhadap Warteg Saeni di Serang awal Ramadhan lalu. Hal itu dilakukan atas dasar Perda yang menyebutkan terlarangnya warung makan menjual barang dagangan siang hari Ramadhan.

Selang beberapa hari, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Mendagri agar Perda-Perda yang menghambat investasi dan intoleran segera dibatalkan. Sontak, masyarakat kaget dengan statemen presiden tersebut. Momennya pas: warteg di razia di Serang karena Perda.

Menanggapi ramainya pembatalan Perda Syariah, Mendagri membantah, menurutnya semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.

“Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus,” kata Mendagri Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (15/6/2016), dilansir laman resmi Kemendagri.

Menurut dia, bila harus mendalami perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, tentu Kemendagri akan mengundang organisasi keagamaan. Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi untuk daerah otonomi khusus.

“Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa,” ujar dia.

Tjahjo menambahkan, selama ini pemerintah tentu mengikuti pertimbangan dan fatwa dari organisasi keagamaan seperti MUI. Makanya dalam melakukan evaluasi dan pendalaman perda bermasalah yang bernuansa Islam tentu ada klarifikasi serta penyelarasan dengan tokoh agama.

Ia juga berjanji akan mempublikasikan ribuan perda tersebut. Berdasarkan data yang ia peroleh, ada 2.227 perda provinsi yang dibatalkan Kemendagri, lalu 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendagri serta 610 perda yang dibatalkan kabupaten/kota dibatalkan provinsi.

“Ini semua soal investasi. Kita ga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ungkap Tjahjo.(ibn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here