Kejahatan PKI dan Pembalikan Tuduhan Genosida

0
310

Oleh : Dr. Slamet Muliono*

Kejahatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan menggulingkan pemerintahan yang sah dan membunuh umat Islam seolah-olah dibenarkan. Sementara para jenderal militer, kiai-santri, dan komponen bangsa Indonesia yang membela bangsanya dan harus mengalami penistaan, ancaman, dan pembunuhan secara kejam justru harus disalahkan. Begitu kira-kira narasi besar (grand design) yang ingin ditunjukkan seiring dengan munculnya putusan pengadilan rakyat 1965 yang disampaikan oleh Ketua Hakim IPT 1965, Zak Yacoob baru-baru ini.

“Putusan Pengadilan rakyat 1965 : Indonesia lakukan Genosida.” Begitulah putusan akhir pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusaan periode tahun 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965. Mereka menyebut bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan Hak Asasi Manusia  (HAM) berat pada tahun 1965-1966. Salah satu dari 10 kejahatan  HAM itu adalah genosida  atau tindakan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu. Kejahatan genosida ini dialami anggota, pengikut dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, serta loyalis Presiden Soekarno dan anggota Partai Nasional Indoesia (PNI).

Tindakan pembunuhan massal dan semua tindakan pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya Negara Indonesia. Sepuluh kejahatan HAM berat yang dilakukan pada periode 1965-1966 adalah pembunuhan massal,  pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida. (CnnIndonesia.com.20/7/2016)

Yang menarik dari putusan di atas adalah menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, pemerintah Indonesia agar segera dan tanpa pengecualian meminta maaf pada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara. Kedua, menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, memastikan ada kompensasi yang setimpal dan upaya ganti rugi bagi semua korban dan penyintas.

Putusan Pengadilan rakyat 1965, kalau dilihat sepintas dan satu sisi, serta tanpa melihat konteks sejarah, memang terlihat benar. Artinya, putusan itu seakan-akan melihat hanya peristiwa 1965 itu saja, dimana pemerintah Indonesia menindak tegas para anggota dan simpatisan PKI. Putusan itu hanya melihat realitas adanya seperti pembunuhan massal, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida. Namun pengadilan rakyat itu bukan hanya gagal memahami mengapa negara melakukan gerakan tahun 1965 itu, tetapi mereka menutup sejarah kelabu PKI yang telah melakukan kejahatan yang lebih kejam bukan hanya tahun itu, tetapi juga sebelum tahun 1965, yakni tahun 1948. Pada tahun 1948, PKI sudah melakukan dua kejahatan besar, yakni mencoba ingin menggulingkan ideologi negara, dan membunuh para kiai dan santri. Pembunuhan yang dilakukan PKI bukan hanya tergolong kejam, tetapi benar-benar menghinakan dan ingin memusnahkan umat Islam yang membela agamanya pada saat itu.

Beruntung pemerintah tidak menanggapi putusan pengadilan yang mengatasnamakan rakyat itu, dan pemerintah menganggap keputusan itu tidak memahami konteks tindakan negara pada saat itu. Sementara tindakan PKI saat itu jelas-jelas mengganggu stabilitas negara dan menghancurkan umat Islam Indonesia. Putusan Pengadilan rakyat 1965 itu akan reda dengan sendirinya bilamana negara dan umat Islam bersatu untuk merespon tindakan yang hanya bersifat provokatif dan mencari sensasi untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia.

Apa yang dituduhkan kepada negara, yang dianggap telah melakukan gerakan genosida, justru menelanjangi mereka sendiri. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa mereka ingin menutupi sejarah kelam mereka, dengan menuduh pihak lain melakukan perbuatan untuk merespon tindakan mereka yang super kejam. Bahkan mereka justru tergolong sebagai pihak yang melakukan penggulingan politik dan genosida terhadap umat Islam. Namun anehnya, perbuatan mereka ingin ditutupi dan menuduh pemerintah Indonesia melakukan genosida.

Ujung dari tuduhan itu, baik secara langsung maupu tidak langsung, adalah untuk mendiskreditkan umat Islam. Andaikata sejarah dan fakta itu terbalik dimana yang menang adalah PKI, dan negara berhasil diambil alih oleh mereka dan Indonesia menjadi negara Komunis, maka sejarah akan berkata lain. Negara Indonesia ini bukan hanya berubah ideologinya menjadi Komunis, tetapi mereka akan melakukan kejahatan besar dan genocida terhadap umat Islam. Sementara dunia akan diam dan membenarkan terjadinya pemusnahan umat Islam sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Myanmar yang mengusir umat Islam di Rohingnya, pemerintah China terhadap muslim Uighur, Bashar Assad terhadap Islam Sunni, Israel terhadap warga muslim Palestina, dan sebagainya.

Alhamdulillah, yang terjadi sebaliknya, dimana negara Indonesia berhasil mengamankan situasi dan berhasil menumpas para pelaku kejahatan kemanusiaan terbesar (PKI) terhadap negara dan umat Islam. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa putusan Pengadilan rakyat 1965 ini terjadi pada era saat ini ? Salah satu jawabannya adalah terjadinya kemapanan kelompok China di berbagai sektor di Indonesia. Saat ini, kelompok etnis China bukan hanya menguasai dan mengeksploitasi Indonesia secara ekonomi, tetapi menguasai jalur politik dan media massa. Sementara pada saat yang sama, pemerintah China juga sedang melakukan proses penjajahan baru dengan melakukan negosiasi untuk mengirimkan 10 juta penduduknya ke Indonesia.

Menghembuskan dan membesar-besarkan serta memanipulasi peristiwa G.30.S.PKI merupakan pintu masuk untuk melakukan penjajahan dengan wajah baru tanpa melalui jalur kekerasan. Kalau gerakan PKI tahun 1965 menggunakan jalur kekerasan terbukti gagal, maka ideologi berbasis Marxis saat ini menggunakan cara dan strategi non kekerasan. Gerakan terakhir ini memiliki tujuan dan misi yang sama. Di samping untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia, juga melakukan marginalisasi dan genosida terhadap umat Islam.

Surabaya, 22 Juli 2016
*Penulis adalah dosen di STAI Ali bin Abi Thalib dan Direktur Pusat Kajian Islam dan Peradaban (PUSKIP) Surabaya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here