Mampukah Resolusi DK PBB Soal Permukiman Ilegal Yahudi Hentikan Israel?

0
165
ilustrasi permikiman Israel
ilustrasi permikiman Israel

TEL AVIV (fokusislam) – Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi 2334 yang mendesak ‘Israel’ untuk menghentikan seluruh aktivitas permukiman ilegal Yahudi di wilayah Palestina terjajah, termasuk Timur Baitul Maqdis, kemarin (23/12). Pemungutan suara tersebut –dengan 14 negara anggota memberikan suara mendukung dan Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara– merupakan pemungutan suara pertama yang diselenggarakan terkait proses Perdamaian Timur Tengah dalam delapan tahun.

Teks resolusi yang dirancang oleh Mesir bersama Palestina itu kabarnya menuntut ‘Israel’ “secepatnya dan sepenuhnya menghentikan seluruh aktivitas permukiman ilegal Yahudi di wilayah Palestina terjajah, termasuk Timur Baitul Maqdis”, serta menekankan bahwa pembangunan permukiman-permukiman ilegal Yahudi oleh ‘Israel’ “tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

Abstain suara oleh Obama menjadi kekalahan besar dalam kebijakan Amerika, karena resolusi serupa diveto oleh AS pada tahun 2011. Menurut surat kabar ‘Israel’, Haaretz, Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakan bahwa AS telah memutuskan tidak menggunakan hak veto karena resolusi tersebut sejalan dengan kebijakan AS atas aktivitas permukiman ilegal ‘Israel’ di wilayah Palestina terjajah. Power juga menambahkan bahwa AS memutuskan menolak pemungutan suara, karena resolusi tersebut terlalu “sempit terfokus pada permukiman ilegal”, yang tidak akan menjamin perdamaian sekalipun “setiap permukiman dibongkar.”

Menjelang penetapan resolusi, Mesir mengalami tekanan diplomatik dari ‘Israel’ dan meminta penundaan voting yang dijadwalkan DK PBB pada Kamis malam. Otoritas ‘Israel’ juga kabarnya menghubungi presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menekan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi agar menarik diri dari pemungutan suara. Namun, Selandia Baru, Venezuela, Malaysia dan Senegal, dengan dukungan Palestina, memberikan Mesir ultimatum untuk mengklarifikasi pada tengah malam, yang akhirnya memaksa Mesir menjadwalkan kembali pemungutan suara keesokan harinya.

Menurut Haaretz, Menteri ‘Israel’ Yuval Steinitz mengatakan, AS telah “mengabaikan” ‘Israel’ dengan memilih abstain dari pemungutan suara. Steinitz menyatakan sakit hati karena setelah delapan tahun persahabatan… dan kerja sama dengan Obama, ini adalah kebersamaan terakhir dengan pemerintahan Obama yang sebentar lagi akan berakhir.

Baca : DK PBB Keluarkan Resolusi Tuntut Israel Hentikan Proyek Pemukiman Ilegal

Para kritikus mengungkapkan, sudah banyak resolusi DK PBB yang mengecam kebijakan-kebijakan ‘Israel’ di wilayah Palestina disepakati. Namun, kurangnya kemauan politik untuk menegakkan langkah-langkah tersebut tetap jelas. Otoritas ‘Israel’ pada 2016 menyetujui ribuan unit permukiman ilegal baru di tanah Palestina terjajah dan mengalokasikan jutaan dolar untuk perluasan permukiman ilegal Yahudi.

Sama halnya dengan pemerintah AS yang selalu mengecam perluasan permukiman ilegal ‘Israel’, tapi para pejabat AS tidak mengambil tindakan konkrit apapun untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal Yahudi di wilayah Palestina terjajah. Kritikus mengklaim, AS secara tidak langsung telah mendorong usaha permukiman ilegal ‘Israel’ dengan tidak bertindak konsisten terhadap pelanggaran ‘Israel’ atas hukum internasional dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap pemerintah ‘Israel’ melalui paket bantuan militer yang semakin meningkat. (azman)

Sumber : www.sahabatalaqsa.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here