“Hate Speech”: Menguntungkan Kelompok Menyimpang?

0
235
Ilustrasi Penolakan Surat Edaran Hate Speech Kapolri
Ilustrasi Penolakan Surat Edaran Hate Speech Kapolri

Oleh: Dr. Slamet Muliono*

Pada tanggal 8 Oktober, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 06/X/2015. SE Kapolri ini didasarkan pada sederet peristiwa kekerasan di Indonesia  dan dunia. Awal mula terbitnya SE itu adalah untuk penanganan ujaran kebencian atau “hate speech.” Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus Sampang, Cikeusik dan sebagainya. Salah satu di antara yang menjadi latar belakang munculnya SE itu adalah adanya masukan dari para pakar, LSM dan lainnya agar ada yang mengatur soal ujaran kebencian yang melatari kejadian-kejadian di atas. Temuan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) tahun 2013 dan kemudian merekomendasi Polri untuk membuat pedoman bagi personel Polri dalam menangani ujar kebencian itu. Kompas, Jum’at 6/11/2015).

Tadinya akan dibuat regulasi baru. Tapi hal itu tidak bisa karena apa yang jadi obyek ujaran kebencian itu ada di KUHP. Oleh karena itu, akhirnya dibuatlah SE itu. Kapolri menuturkan bahwa SE itu bukan regulasi baru tetapi merupakan pedoman internal Polri menangani hal-hal yang masuk ujaran kebencian sehingga jika ada orang atau kelompok yang merasa terdzolimi, ada yang melindunginya. Polisi dianggap gagap dan bingung bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menangani perkara yang seharusnya dapat dicegah sedini mungkin.

Munculnya SE Kapolri itu memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan pejabat dan birokrat pemerintahan tetapi juga kalangan selebriti yang tak luput sasaran akun-akun media sosial tak bertanggung jawab. Salah satunya Prilly Latuconsina, bintang Sinetron yang tersebar foto-fotonya yang tak pantas beredar di media sosial yang dialkukan orang yang tak bertanggung jawab. (Lipitan6.com 6/11/2015)

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan bahwa penyebar kebencian kerap menyerang minoritas. Hate speech diniatkan menyerang golongan tertentu bukan orang per orang dan itu yang rentan adalah kelompok minoritas. Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menuturkan hal itu sekaligus mencontohkan salah satu kasus ujaran kebencian di Indonesia adalah penyerangan terhadap kelompok Syiah karena minoritas. Syiah di Indonesia  kerap mendapatkan tindakan diskriminasi. Contohnya Sunni-Syiah. Golongan Syiah diserang, didiskreditkan. Seolah-olah Syiah salah. Kecenderungan ujaran kebencian terutama di kelompok mayoritas semakin tinggi merupakan bentuk pelanggaran hak hidup orang. bahkan Komnas HAM mendukung langkah Kapolri untuk memenjarakan orang-orang yang menebarkan kebencian melalui media sosial. (Merdeka.com. 4/11/2015).

Kapolri menunjukkan bahwa ada dua bentuk hate speech yakni ceramah yang kerap disampaikan Abu BakarBa’asyir, terpidana kasus terorisme. Hate speech harus ditangani  supaya kejadian Sampang (pengusiran Syiah), Cikeusik (penyerangan) Ahmadiyah, dan Temanggung (rusuh berlatar penistaan agama) tidak terulang. (BeritaSatu 5/11/2015)

Munculnya SE Kapolri itu memiliki semangat positif dalam mencegah atau menghindari konflik yang berujung pada instabilitas dan kekacauan sosial. Namun negara dalam hal ini harus menyadari bahwa adanya SE Kapolri ini bisa bermata dua. Satu sisi memang efektif untuk mencegah situasi ribut dan berujung konflik dan rusuh. Namun di sisi lain, SE ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok menyimpang atau sesat (dalam konteks agama) untuk memanfaatkan situasi ini guna melakukan apa saja, termasuk mensosialisasikan gagasannya secara masif. Maka ketika sekelompok masyarakat merespon gagasan kelompok menyimpang itu secara negatif, maka mereka menggunakan SE Kapolri, dan menuntut kelompok yang dianggap melakukan hate speech.

Untuk mengimbangi dan mencegah problem baru, maka pemerintah juga mengatur dan menerapkan sangsi terhadap pelaku penodaan atau penistaan agama. hal ini untuk mencegah siapapun yang dianggap secara sah menurut Undang-Undang telah dinyatakan menyimpang. Kemungkinan besar, SE Kapolri ini akan dimanfaatkan oleh kelompok yang dinyatakan menyimpang untuk melakukan gerakan massif dengan dalih kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Negara harus berdiri didepan secara adil untuk mengawal dan menerapkan pasal penistaan atau penodaan agama terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Kelompok yang pro terhadap kebebesan beragama dan berkeyakinan  akan bergembira dengan adanya SE Kapolri ini. Mereka akan leluasa melakukan gerakan pembungkaman terhadap kelompok Islam yang resah terhadap tumbuh dan bebaskan kelompok menyimpang. Munculnya SE Walikota Bogor merupakan salah satu contoh yang direaksi negatif oleh kelompok pro kebebasan beragama serta dipergunakan oleh kelompok Syiah untuk mengadukan hal itu kepada Komnas HAM, sehingga Komnas HAM menegur Walikota Bogor itu. Bahkan kelompok ANNAS ketika mengingatkan dan mensosialisasi bahaya Syiah, maka kelompok Syiah berani secara terbuka akan membentuk Aliansi anti Sunni.

Kelompok Syiah yang sudah secara sah sebagai kelompok menyimpang sudah seharusnya diterapkan hukuman kepada mereka. Tetapi apabila gerakan Syiah terus secara bebas berkeliaran dan pemerintah membiarkan aktivitas mereka, maka umat Islam yang merasa gerah dan resah akan terus melakukan gerakan, baik secara persuasif maupun agitatif, menyuarakan bahaya kelompok ini. Baik bahaya bagi agama maupun terhadap NKRI ini.

Sebaiknya, pemerintah bisa berlaku adil dan imbang ketika ingin menerapkan SE Kapolri Nomor 06/X/2015, yakni menerapkan fatwa MUI dan Keputusan MA terhadap kelompok Syiah yang sudah diputuskan sesat dan menyimpang. Kalau Syiah tetap dibiarkan bebas, dan mensosialisasikan serta menyebarkan ajarannya secara terus menerus. Bahkan mereka bisa berlindung pada kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka sulit untuk mencegah umat Islam untuk melakukan gerakan yang bisa dikategorikan sebagai hate speech. Akan menjadi tragedi bersejarah, bahwa umat Islam yang mayoritas menjadi korban atas ulah kelompok minoritas. Hal ini tidak akan terjadi bila negara menyadari realitas ini.

Surabaya, 7 Nopember 2015

*Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel dan STAI Ali Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here