Kecurangan Sistematis Jelang Pilkada

0
301
ilustrasi pilgub DKI Jakarta
ilustrasi pilgub DKI Jakarta

oleh : Dr. Slamet Muliono*

Berbagai jenis kecurangan sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta  terus bermunculan, dan fenomena itu semakin hari semakin terbuka dan kasat mata. Keterlibatan berbagai pihak dalam menopang aksi kecurangan itu juga tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan motif dan tujuannya. Semua jenis kecurangan itu mengerucut untuk memenangkan calon gubernur nomor dua, alias Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Fakta terbaru adalah ditangkapnya empat anggota kelompok Penyelenggata Pemungutan Suara (KPPS) yang terlibat dalam kampanye Pasangan Cawagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat di kawasan Jati Pulo Palmerah Jakarta Barat. Hal ini merupakan temuan dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Panwaslu Jakarta Barat bersama warga setempat. Dalam kampanye itu, keempat anggota KPPS itu terlihat menggunakan atribut passion nomor urut dua serta melakukan kampanye layaknya yel-yel tim sukses. Setelah  ditelisik, mereka mengaku sebagai simpatisan cawagub.

Fenomena ini bukan hanya melanggar UU no 15/2011 dan UU No 10/2016 yang mengatur bahwa dalam Pemilu dan Pilkada penyelenggara negara, termasuk KPPS wajib bersikap netral. Oleh karena itu, keempat anggota KPPS perlu mendapat sangsi tegas. (metro.sindonews.com)

Fenomena kecurangan di atas akan semakin tak terbendung ketika muncul himbauan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Irawan. Dia meminta masyarakat untuk datang ke Tempat Penungutan Suara (TPS) untuk mencoblos pilihan mereka, dan tidak perlu ikut mengawasi. Jenderal bintang dua ini menguatkan pandangannya bahwa untuk apa mengawasi di TPS, karena sudah ada saksi dari polisi, Linmas, dan Babinsa dari TNI. Dia juga mengeluhkan adanya seruan untuk tidak memilih pemimpin non muslim, padahal Pilkada seharusnya memberi ruang untuk rakyat memilih tanpa tekanan dari pihak manapun (liputan6.8/2/2017)

Dengan Curang Ahok Akan Menang ?

Ketika penyelenggara Pilkada, seperti KPPS, dan pernyataan aparat kepolisian itu sangat jelas mengarah untuk mendukung terpilihnya Ahok dalam Pilkada pertengahan Pebruari ini. Dukungan terhadap Ahok akan semakin mulus dengan adanya praktek penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. KTP ganda yang tersebar begitu luas di berbagai media itu sangat jelas untuk memenangkan Ahok. Hal itu dibuktikan dengan foto yang terpampang dalam KTP itu adalah warga beretnis Cina. Modus dan praktek kecurangan dengan menggandakan KTP ini akan sangat lancar ketika para penyelenggara Pilkada sudah tidak netral lagi. Ketika KPPS sudah tidak netral, dan anggota masyarakat sudah tidak memiliki kepedulian untuk mengawasi di lokasi TPS, maka bukan tidak mungkin, penista agama itu akan memenangkan pertarungan.

Kecurangan untuk memenangkan Ahok juga dilakukan secara akademik dengan merilis hasil survei dari berbagai lembaga survei (Abal-abal) untuk membentuk opini bahwa Ahok masih berpeluang besar memenangkan pertarungan itu. Padahal kalau mau jujur, opini masyarakat sudah sedemikian buruk terhadap sosok penista agama dan ulama ini. Dengan merilis hasil survei yang digiring untuk memenangkan Ahok, maka ketika Ahok tumbang, maka opini akan disebar bahwa Ahok didzolimi.

Media mainstream sudah tidak tanggung-tanggung lagi dalam menaikkan pamor Ahok dengan tidak mengungkap berbagai kebobrokan dan kinerja Ahok yang buruk selama memimpin Jakarta. Media mainstream justru sibuk dan berkonspirasi untuk mengkriminalisasi tokoh dan ulama Islam yang bersuara kritis terhadap Ahok. Media Mainstream justru terlibat dan menjadi agen, dengan memanipulasi berita, untuk memenangkan Ahok dan mengkambinghitamkan setiap gerak ulama dan umat Islam.

Seluruh rangkaian kerja kecurangan sistematis itu memang didisain untuk mendukung Ahok sebagai pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta. Hal itu terlihat sejak awal dengan tidak ditahannya Ahok pasca ditetapkannya sebagai tersangka karena menista agama Islam. Ahok bukan hanya lepas dari tahanan, tetapi masih bisa bebas berkampanye serta leluasa membentuk opini dan menebar fitnah baru terhadap umat Islam dan ulama. Pernyataan Ahok di persidangan ke 8 yang menghina dan menista ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin merupakan contoh betapa bebasnya mulut Ahok menimbulkan keresahan umat Islam.

Kalau secara hukum legal formal, ketika Ahok ditetapkan sebagai tersangka, maka sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah no 33 tahun 2004 pasal 83  yang berbunyi bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” serta UU No 1 tahun 2015 tentang Pilkada yang seharusnya, Ahok harus dan wajib hukumnya diberhentikan sementara dari jabatannya hingga hukum sudah ditetapkan di pengadilan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Ahok untuk kembali menjabat sebagai gubernur pasca cuti kampanye yang berakhir pada 11 Pebruari 2017.

Untuk memenangkan Ahok jelas akan menggunakan berbagai cara, sebagaimana yang dicontohkan Machiavelli dengan menghalalkan segala cara. Ahok dan pendukungnya sudah faham bahwa sebagian besar umat Islam mulai sadar bahwa pemimpin non muslim hanya akan membuat agama Islam semakin mudah dinista dan dihina. Ahok bukan saja pemimpin yang terbukti telah berani dalam menghina umat Islam, tetapi berani menginjak-injak Islam dan melecehkan ulama secara bersamaan. Inikah pemimpin yang dikatakan jujur dan adil yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia serta bermanfaat bagi umat Islam ?

Surabaya, 8 Pebruari 2017
*Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here