Kejahatan Cukong Politik dan Pentingnya Persatuan Umat Islam

0
149
ilustrasi pilgub DKI Jakarta
ilustrasi pilgub DKI Jakarta

oleh : Dr. Slamet Muliono*

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang berlangsung pada 14 Pebruari 2017 telah berlangsung dengan lancar meski ada isu kecurangan dan pengalihan suara dari satu pasangan calon (paslon) ke paslon yang lain. Dikatakan lancar karena proses demokrasi untuk memilih pemimpin Jakarta telah selesai. Dikatakan adanya isu kecurangan dan pengalihan suara karena banyaknya laporan dan indikasi adanya praktek untuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarunga.

Namun di balik itu, ada sesuatu yang menarik untuk diungkapkan bahwa dari hasil perolehan suara Pilkada ini menunjukkan soliditas suara umat Islam. Soliditas suara umat Islam ini sangat potensial untuk memenangkan pertarungan dan menyingkirkan kandidat non-muslim.

Hal ini bisa dilihat dari tiga lembaga yang merilis hasil penghitungan sementara perolehan suara dari ketiga kandidat.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI yang diinput data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pilgup dan Wagub di hotel Bidakara pada 15 Pebruari 2017 Pukul 19.05. Paslon 1 sebanyak 13,7 % ; Paslon no. 2 sebanyak 36,1 % ; Paslon no. 3 sebanyak 50,3 %.

Kedua, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA merilis hasil Quick Countnya dengan hasil sebagai berikut : Paslon no. 1 : 16,88 % ; Paslon no, 2 : 42,95 % ; dan Paslon 3 : 40,17 %. LSI juga menunjukkan adanya angka sebesar Golput 23 %. Angka golput ini disebabkan alasan ekonomi, teknis, atau rendahnya kesadaran politik. Alasan ekonomi karena mereka umumnya sebagai pekerja harian, sehingga bila datang ke TPS maka hilanglah upah hariannya. Sementara alasan teknis karena mereka tidak memenuhi syarat administrasi. Sehingga tidak memungkinkan datang ke TPS. Adapun kesadaran politik yang rendah karena mereka adalah segmen menengah ke bawah yang kurang partisipatif dalam politik.

Ketiga, Center for Strategic and International Studies (CSIS) memaparkan sebagai berikut bahwa Paslon no. 1 : 16,10 ; Paslon no, 2 : 44,48 % ; dan Paslon 3 : 39, 41 %.

Dari data di atas menunjukkan bahwa suara yang diraih oleh Pasangan Calon (Paslon) no. 1 (Agus-Silvy) dan no. 3 (Anies-Sandiaga), dan bila bisa digabung akan menjadi kekuatan besar suara umat Islam, sehingga akan memudahkan untuk menggusur lawannya yang non muslim. Betapa tidak, bila digabung menjadi satu, maka suara umat Islam akan mencapai 56-64 persen. Hal ini merupakan modal dasar bagi umat Islam, bila diadakan putaran kedua, karena masing-masing paslon tidak mencapai angka 51 %.

Praktek Kecurangan Sistematis  

Berbagai bentuk kecurangan secara sistematis sudah dilakukan oleh Paslon no 2 sejak awal karena ambisinya untuk menguasai Jakarta dan Indonesia. Status. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka tidak membuatnya masuk penjara. Hal ini berbeda dengan beberapa gubernur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka langsung diproses secara hukum dan diberhentikan dari jabatannya, sehingga membuatnya tidak memiliki akses politik. Namun hal ini berbeda dengan Ahok, dimana ketika sudah ditetapkan sebagai terdakwa tetapi tidak dipenjarakan dan justru bebas beraktivitas politik. Ahok seolah menjadi “orang istimewa” dan bahkan bebas melakukan penistaan terhadap tokoh dan umat Islam.

Bahkan lolosnya Ahok dan bisa menduduki kembali kursinya setelah masa cuti kampanye, tidak lepas dari berbagai bentuk kecurangan. Bahkan dia bisa melenggang ikut Pilkada setelah memperoleh restu Presiden sehingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan kembali jabatannya sebagai gubernur dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) dari Plt. Gubernur Tidak cukup disitu, Ahok berhasil menggulirkan dengan mengkampanyekan bahwa memilih pemimpin yang mendasarkan pada agama adalah bertentangan dengan konstitusi. Namun hal itu terbantahkan karena banyak pakar dan tokoh yang mengkounter hal itu dengan pandangan bahwa apa yang dilontarkan Ahok adalah salah. Artinya, memilih pemimpin diperbolehkan berdasarkan sentimen agama, suku dan golongan, dan hal itu dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Bahkan kecurangan itu juga dilakukan pasca Pilkada, dimana proses penghitungan suara tidak lagi merujuk KPU DKI tetapi merujuk pada hasil quick count sebuah lembaga survei. Dengan penyebaran lembaga survei, maka suara KPU DKI menjadi rujukan ke sekian dan mengutamakan hasil lembaga survei. Ketika opini masyarakat sudah terbentuk lewat lembaga survei maka ketika ada selisih suara yang berbeda dengan suara KPU DKI, maka mereka bisa jadi menggugat lembaga resmi negara. Padahal tidak sedikit lembaga survei yang tidak netral dan dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini guna memenangkan pertarungan.

Persatuan Umat Islam

Berbagai kecurangan dilakukan oleh paslon no 2 itu hanya bisa ditaklukkan oleh persatuan umat Islam. Paslon no. 1 dan 3 merupakan representasi umat Islam sehingga bisa bersinergi untuk memenangkan pertarungan berikutnya, bila terjadi dua putaran. Persatuan umat Islam harus segera dilakukan karena lawan yang dihadapi bukan hanya membahayakan negara, tetapi sasaran utama adalah menghabisi  umat Islam.

Kekuatan Cina, sebagai cukong sekaligus penjahat politik, yang demikian kasat mata sudah melakukan berbagai cara untuk mendukung Ahok yang bisa dimanfaatkan untuk menguasai ekonomi dan politik Indonesia. Kelompok munafik yang sudah menjual agama guna mengambil keuntungan materi sudah sangat terbuka dengan menggunakan politik segala cara sehingga rela menikam kaum muslimin. Hanya persatuan umat Islamlah yang bisa mengawal pemenangan paslon dari kalangan umat Islam. Persatuan adalah pekerjaan besar bagi umat Islam sekaligus tangga untuk melawan kekuatan jahat yang ingin menggilas Islam dari bumi Indonesia.

Surabaya, 16 Pebruari 2017
*Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here