Pemerintah Harus Konsisten, Setelah Membubarkan HTI Bubarkan Ormas Berideologi PKI & Syiah

0
361

*)Dr. Slamet Muliono

Pemerintah secara resmi, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir (HTI). Pemerintah menganggap bahwa faham HTI bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan pembubaran HTI tentu memiliki implikasi politik yang sangat luas, khususnya bagi eksistensi gerakan-gerakan Islam yang berani mengambil resiko dalam merespon situasi politik yang kurang berpihak pada Islam. Kalau HTI dianggap membahayakan negara, karena mengusung ide khilafah, maka tuduhan yang sama bisa jadi disematkan kepada gerakan atau ormas Islam yang mengusung ide tertentu yang dianggap mengancam kebangsaan. Dengan kata lain, implikasi dari kebijakan pembubaran HTI akan menjadi pintu masuk untuk membubarkan gerakan-gerakan Islam yang dianggap membahayakan Pancasila.

Negara-NU, Sebuah Simbiosis Mutualisme
Alasan pemerintah untuk membubarkan HTI didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, membiarkan HTI sama saja menumbuhkan embrio yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ujungnya mengganggu eksistensi bangsa yang sedang berkembang dan sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, aktivitas HTI dianggap menimbulkan benturan di masyarakat sehingga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. (merdeka.com.8/5/2017)
Sebelum adanya kebijakan untuk membubarkan HTI, telah muncul rekomendasi dari Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor) ke 21 yang melihat bahwa keberadaan HTI semakin berani menggalang dukungan masyarakat untuk mendirikan khilafah Islamiyah, sehingga mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu muncul 4 butir rekomendasi. Pertama, mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak memberi ijin dan membubarkan kegiatan-kegiatan HTI yang mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI. Kedua, mendesak pemerintah untuk membubarkan HTI. Ketiga, mendesak pemerintah RI membersihkan oknum-oknum di dalam birokrasi dan aparatur negara, termasuk PNS dan dosen dari anasir-anasir HTI dan kelompok radikal lainnya. Keempat, mendesak pemerintah membersihkan sekolah-sekolah dan kampus-kampus dari pengaruh guru-guru/dosen yang mengajarkan paham HTI dan radikalisme agama yang akan mengancam Pancasila dan NKRI di masa mendatang.

Ormas NU ini memang sangat getol untuk mendesak pemerintah untuk membubarkan HTI karena dianggap membahayakan eksistensi Pancasila dan keberlangsungan NKRI dengan gagasan khilafahnya. Oleh karena itu, usulan pemerintah seolah mendapat dukungan moral dari ormas Islam yang selalu menyuarakan pentingnya NKRI ini. Kalau sebelumnya, GP Ansor, yang melibatkan Banser, begitu gigih dalam menghadang aktivitas HTI secara fisik, maka saat ini GP Ansor dianggap berhasil dalam menjustifikasi HTI sebagai gerakan yang membahayakan ideologi negara. Dalam konteks ini, terjadi hubungan yang saling menguntungkan (simbiosi mutualisme) antara negara dan NU dalam menggali liang lahat bagi HTI.

Kegelisahan Terhadap Gerakan Islam
Pembubaran HTI tidak lepas dari konteks untuk meredam bangkitnya kekuatan politik Islam. Aksi umat Islam, dengan aksi damainya, secara massif berhasil menumbangkan kepongahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dengan kekuatan politik dan ekonomi serta dukungan partai dan ormas yang memiliki kepentingan kekuasaan, berhasil dijadikan musuh bersama (common enemy). Kekuatan umat Islam yang bersatu itu berhasil menumbangkan kekuatan besar yang ditopang oleh kekuatan modal. Tumbangnya kekuatan besar itu merupakan prestasi besar dari kelompok Islam, meski dituduh sebagai kemenangan kelompok radikal dan anti kebhinnekaan.

Diakui atau tidak, HTI memiliki gerbong yang kuat dan massif untuk menyuarakan aspirasi umat Islam. Kebijakan pemerintah yang banyak kurang memihak pada Islam terus disuarakan oleh HTI. Suara kritis HTI inilah yang menjadi catatan pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap HTI. Ide negara khilafah ini menjadi celah sekaligus pintu masuk bagi pemerintah untuk menjustifikasi HTI sebagai ormas yang berbahaya bagi eksistensi Pancasila dan NKRI.

Kalau langkah pemerintah, dalam membubarkan HTI, dengan alasan mengancam ideologi negara, maka kebijakan ini juga harus diterapkan pada ormas atau lembaga yang jelas-jelas lebh berbahaya bagi eksistensi negara. Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan munculnya simbol, atribut dan berbagai aktivitas yang terbuka, sudah seharusnya menjadi prioritas negara dalam menghadangnya. Politik adu domba dan kriminalisasi terhadap ulama guna menciptakan konflik di tengah masyarakat merupakan indikasi peran PKI yang demikian nyata.

Konsistensi pemerintah juga seharusnya diberlakukan terhadap ormas yang berafiliasi pada ideologi dan faham Syiah. Keberadaan Syiah telah menanam duri dalam daging umat Islam di Indonesia yang mayoritas berpaham Sunni. Kondisi bukan hanya tidak sehat bagi kehidupan beragama, tetapi akan menciptakan bom waktu dan ancaman besar bagi negara. Ideologi imamah merupakan ancaman serius bagi muslim di Indonesia, sebagaimana yang telah memporak-porandakan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Bila mau konsisten, maka pemerintah bukan hanya membubarkan HTI tetapi juga membubarkan ormas yang berideologi PKI dan Syiah. Bila hal itu tidak dilakukan, maka fenomena pembubaran HTI hanyalah pintu masuk bagi pemerintah untuk membidik ormas-ormas Islam yang dianggap radikal. Dengan kata lain, Pancasila dan NKRI hanyalah dipergunakan sebagai alat untuk membenturkan umat Islam. Sementara Pancasila adalah sebuah faham kenegaraan hasil jerih payah dan perjuangan umat Islam dalam memperkokoh negara Indonesia. Dengan kata lain, membenturkan Pancasila dan Islam merupakan strategi kelompok Islamphobia untuk memarginalisasi umat Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara.

Surabaya, 9 Mei 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here