Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor Sudah Memiliki IMB

0
2098

*)Dr. Slamet Muliono
Penghentian secara sepihak pembangunan masjid, dengan cara pengerahan massa menunjukkan potret buram kerukunan dan rendahnya toleransi agama. Mereka harus percaya kepada pemerintah sebagai penentu keabsahan bolehnya dibangun sebuah tempat ibadah. Tentu saja, pemerintah harus bertindak tegas kepada massa yang bertindak tanpa dasar hukum serta tidak memberi ruang masuknya kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan penertiban terhadap siapapun, menurut kriteria dan pandangannya. Jika pemerintah lengah, maka tidak heran bila akan muncul penghentian secara sepihak, dengan alasan yang dicari-cari. Jangan sampai muncul kesan, di masyarakat, peran dan tugas pemerintah telah diambil alih oleh sebuah kelompok massa.

Sebagaimana diberitakan di media sosial bahwa ratusan warga kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara, kota Bogor melakukan demonstrasi di lokasi proyek pembangunan masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. Berdasarkan informasi di lapangan bahwa aksi demonstrasi dipicu sentimen dari oknum warga terhadap dakwah Sunnah yang semakin berkembang dari masjid tersebut. Warga mempermasalahkan pengurusan izin dari pembangunan, masjid dirobohkan untuk direnovasi pada tahun 2015 silam.

Hilangnya Nalar Sehat dan Lemahnya Kesadaran Hukum
Tindakan sekelompok massa untuk menghentikan pembangunan tempat ibadah menunjukkan kurang berfungsinya nalar sehat mereka. Hal tersebut juga merupakan indikasi lemahnya kesadaran massa terhadap hukum yang berlaku. Kalau alasannya karena soal izin, semestinya melakukan dialog untuk menanyakan ada tidaknya surat izin. Namun kenyataan justru mengedepankan adu fisik dan otot.

Sebagaimana aturan yang berlaku, ketika sebuah lembaga atau yayasan mendirikan maka prosedurnya adalah dengan mengajukan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Permohonan itu direspon dengan terbitnya IMB, sehingga bangunan tersebut memiliki kekuatan hukum untuk dibangun. Terbitnya IMB juga melalui prosedur dan tahapan yang berlaku. Ketika tidak memenuhi persyaratan maka pemerintah berhak menolak dan tidak mengeluarkan IMB sehingga bangunan itu tidak boleh didirikan.

Apa yang terjadi pada masjid Ahmad bin Hanbal tidak semestinya terjadi apabila warga mempergunakan nalar sehatnya. Masjid yang telah berdiri pada tahun 2001 sudah memiliki IMB secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kemudian pada tahun 2016 pengurus masjid mengadakan renovasi total karena semakin padatnya jumlah jamaah yang mengikuti pengajian. Hal ini karena masjid tidak mampu menampung jamaah yang terus membludak. Karena itu DKM masjid sudah memperbaharui IMB dan sudah diterbitkan secara resmi dari Pemkot Bogor sejak September 2016 dengan nomor 645.8.1014-BPPTPM-IX/2016 tertanggal 29 September 2016.

Ketika pembangunan sudah mulai berjalan, tiba-tiba ada sekelompok massa yang melakukan protes atas pembangunan masjid itu dengan alasan meresahkan warga. Mereka tidak berhak melakukan penghentian pembangunan, Massa harusnya memahami bahwa urusan menghentikan aktivitas pembangunan itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota yang membidangi IMB. Namun karena ketidaktahuan mereka, dan mendahulukan emosi daripada nalar sehatnya, sehingga energi terbuang sia-sia.

Keresahan Terhadap Perkembangan Dakwah
Kalau soal resah meresahkan, karena masjid itu dianggap menyerang tradisi masyarat, atau katakanlah sesat, maka seharusnya mereka melaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian agama, atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dicarikan solusi. Ketika setiap masalah tidak diselesaikan dengan menggunakan jalur dan alur yang benar, akhirnya kasus di atas terjadi. Belum lagi munculnya provokasi dari pihak ketiga yang bisa mengambil keuntungan guna mengadu domba di antara umat Islam.
Kalau penghentian secara sepihak, dengan menggunakan massa, bukan hanya meresahkan warga yang biasa memanfaatkan masjid untuk shalat jamaah dan kajian tetapi juga meresahkan warga yang tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Yang paling urgen dijelaskan adalah latar belakang direnovasinya masjid. Kalau alasannya hanya sekedar untuk latah untuk membuat masjid yang bagus atau mengada-ada, mungkin masih bisa diterima. Namun alasan pihak masjid merenovasi masjid karena masjid sudah tidak mampu menampung jamaah yang mengalami perkembangan yang pesat.

Perkembangan kuantitas jamaah yang demikian pesat menunjukkan bahwa keberadaan masjid sangat kontributif dalam mencerdaskan masyarakat. Kaum muslimin sudah bisa menilai mana masjid yang memiliki kontribusi positif bagi dirinya, sehingga memperkokoh spirit beragamanya, dan masjid mana yang kurang memberdayakan masyarakatnya. Pertumbuhan kalangan terdidik untuk memperdalam agamanya menunjukkan angka yang fantastis. Mereka dengan nalar sehatnya bisa menilai masjid mana yang mampu meningkatkan kualitas keberagamaannya, dan masjid mana yang sekedar dipergunakan untuk ritual shalat saja. Spirit beragama yang mulai tumbuh tentu sangat kontraproduktif bila dihalangi dan dituduh meresahkan masyarakat. Bahkan sekelompok masyarakat yang terprovokasi oleh isu murahan, seperti kelompok sesat, salafi-wahabi, trans-nasional, membahayakan ideologi Pancasila dan NKRI.

Stigma menyesatkan kelompok lain, sebagai kelompok yang meresahkan, sudah seharusnya dihentikan. Hal ini tidak lepas dari skenario besar untuk menciptakan konflik dan adu domba di antara kaum muslimin. Musuh-musuh Islam sangat berkepentingan untuk menciptakan konflik yang berkepanjangan, sehingga umat Islam tidak lagi memikirkan hal-hal besar dan stratagis. Politik belah bambu, dengan menjunjung satu kelompok dan menginjak yang lain, merupakan teknik dan cara kolonial yang terus diwariskan hingga saat ini.

Sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota Bogor, melakukan tindakan pro-aktif untuk menengahi konflik yang terjadi di masyarakat dengan menegakkan aturan. Kasus penghentian pembangunan masjid Imam bin Hanbal seharusnya tidak terjadi apabila masyarakat memahami aturan. Demikian pula pihak yang merasa terganggu, dalam hal ini panitia pembangunan masjid, melakukan langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang berupaya menghentikan pembangunan masjid secara sepihak.

Surabaya, 8 Agustus 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here