Derita Rohingya : Sinergi Kepentingan Asing dan Agamawan Budha

0
556

*)Dr. Slamet Muliono

Publik Indonesia selalu mengganggu kami. Mereka seolah lebih tahu tentang kondisi yang terjadi disini. Kami hanya ingin orang-orang di Indonesia tutup mulut dan diam. Stop pembahasan mengenai muslim Rohingya. Urus saja negeri kalian. Karena kalian tak berhak mengatur hidup kami (Aung San Suu Kyi).

Pernyataan Aung San mengemuka di tengah derita muslim Rohingya yang kembali membara sehingga menggugah solidaritas kaum muslimin di berbagai penjuru. Namun reaksi dunia seolah hanya “lip servis” tanpa ada tindakan nyata untuk menghentikan aksi biadab yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Yang muncul hanyalah ungkapan keprihatinan atas nama kemanusiaan dan kecaman secara verbal. Hal inilah yang menguatkan adanya sinergitas antara pemerintahan Myanmar dan negara-negara asing. Myanmar sebagai eksekutor untuk melakukan pembantaian kaum muslim, dan negara-negara asing membiarkan aksi cleansing etnis atau genocida untuk memuluskan proyek besar guna membangun usaha bisnis di wilayah Rohingya.

Politik Ekonomi dan Pembenaran Genocida
Apa yang terjadi di Rohingya, dengan terbantainya kaum muslimin secara mengenaskan bukan hanya murni kepentingan agama, tetapi merupakan aplikasi dari kepentingan ekonomi untuk memperluas perusahaan besar di Myanmar. Menarik untuk mengulas sebuah hasil riset bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya murni kepentingan agama tetapi ada kepentingan pengembangan bisnis. Hasil riset itu mengulas bahwa militer Myanmar telah menguasai hamparan tanah luas dari petani kecil sejak tahun 1990-an tanpa kompensasi, setelah melakukan ancaman jika mereka mencoba melawan. Perebutan lahan itu terus berlangsung, dan memuncak pada tahun 2012, yang sebelumnya tengah terjadi perluasan alokasi proyek besar sebanyak 170 persen antara tahun 2010-2013. Undang-undang yang mengatur tentang tanah diubah dengan mendukung akuisisi perusahan besar. Kalau sebelumnya perluasan tanah 7.000 hektar di tahun 2012 menjadi 1.268.007 hektar di wilayah Rohingya untuk pengembangan perusahaan (theGaurdian.com.4/1/2017)

Atas dasar riset itu menunjukkan bahwa militer Myanmar begitu leluasa melakukan pembantaian terhadap muslim Rohingya karena untuk mengamankan kepentingan ekonomi. Pada saat yang sama dukungan kalangan agamawan Budha begitu kuat. Di tengah-tengah itu ada kepentingan asing untuk mengembangkan bisnis di wilayah muslim Rohingya. Sementara sang peraih nobel perdamaian, Aung San, bukan mengecam tindakan militer Myanmar, tetapi justru mengkritik solidaritas muslim berbagai negara untuk menghentikan aksi genocida itu.

Pembantaian terhadap muslim Rohingya bukan meletus kali ini saja, tetapi sudah berlangsung lama dan terencana. Puncaknya terjadi di tahun 2012, ketika pasukan Myanmar memasuki daerah pedesaan yang diduduki Rohingya dengan menghancurkan 1.500 bangunan dan menembaki pria tak bersenjata, wanita dan anak-anak meninggal. Pembersihan etnis kembali dilakukan oleh tentara Myanmar dan para Bhiksu yang ikut terjun langsung dalam aksi pembantaian akhir bulan Agustus tahun 2017 ini. Pemerintah Myanmar menggunakan alibi bahwa para jihadis Rohingya yang dilatih di luar negeri melakukan penyerangan sehingga menewaskan 12 anggota pasukan keamanan Myanmar. Dalam pertempuran itu dan juga terbunuh 59 militan muslim.

Sebagaimana diberitakan bahwa gerilyawan Rohingya telah menyerang polisi perbatasan, menjelang hari paling berdarah sejak pecah konflik tahun lalu. Sekitar 20 pos polisi di bagian utara negara diserang pada dini hari oleh ratusan gerilyawan, dan beberapa membawa senjata dan menggunakan bahan peledak buatan sendiri. Menurut pria Rohingya, penduduk desa Budha dipersenjatai dengan pedang dan tongkat sejak akhir Juli 2016. Muslim Rohingya meskipun bertahun-tahun dianiaya, namun mereka banyak menghindari kekerasan. Namun sebuah kelompok militan yang sebelumnya tidak diketahui muncul pada bulan Oktober lalu di bawah panji Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang mengklain memimpin sebuah pemberontakan yang berbasis di pegunungan jarak jauh Yu yang berbatasan dengan Banglades. (theguardian.com.25/8/2017)

Fakta ini semakin meyakinkan publik bahwa genocida terhadap muslim memang penuh dengan rekayasa sedemikian rupa sehingga ada alasan untuk membenarkan tindakan militer untuk membumihanguskan muslim Rohingya. Hal ini didukung oleh berbagai fakta sebelumnya yang menguatkan adanya pembersihan muslim dari negara Myanmar itu. Berbagai kebijakan untuk memarginalkan muslim di Rohingya mulai dari menghalangi kaum muslimin mendapatkan kesempatan pendidikan, larangan menikah sebelum berusia 30 tahun, dan mengurangi populasi kaum muslimin, merampok kekayaan kaum muslimin, menghancurkan bangunan-bangunan Islami berupa masjid, maupun sekolah. Puncaknya adalah membunuh kaum muslimin, membunuh para ulama, para dai.

Untuk melakukan genocida, pemerintah Myanmar mempersenjatai kaum Budha sehingga mempermudah dalam membantai umat Islam atau mengusirnya dari tanah kelahiran mereka. Hal ini dilakukan oleh Rezim militer sebelumnya, Ne Win yang melanjutkan tugas penting untuk melakukan pembantaian dan mengusir lebih dari 300 ribu muslim ke Bangladesh. Tidak cukup disitu, rezim ini menghapus kebangsaan muslim Rohingya karena dinilai bukan warga negara asli Burma.

Tragisnya, pelarian muslim Rohingya ke Bangladesh, karena menghindari pembunuhan, ditolak oleh negara Bangladesh dengan berbagai alasan. Sebagaimana diketahui bahwa Bangladesh merupakan negara yang lemah secara ekonomi dan penuh dengan berbagai problem sosial.

Diamnya dunia internasional, seperti PBB dan negara-negara Barat yang tidak menunjukkan gerakan cepat untuk menyelamatkan dan menghentikan tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Bahkan peraih hadiah nobel, Aung San Suu Kyi, yang baru-baru ini terpilih menjadi pemimpin Myanmar tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah dia sedang bersandiwara untuk membenarkan tindakan genocina terhadap muslim Rohingya. Bukannya menyambut baik kritikan yang dilakukan oleh muslim Indonesia, tetapi justru meminta untuk tutup mulut dan tidak mencampuri urusan negaranya. Sangat pantas bila berbagai pihak meminta lembaga yang menganugerahkan nobel perdamaian kepada Aung San Suu Kyi, untuk mencabut gelar peraih nobel perdamaian.
Surabaya, 3 September 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here