Politik Stigma Radikal Berpotensi Memicu Konflik Sosial

0
136

*) Dr. Slamet Muliono

Keberhasilan kelompok yang menamakan diri “Aswaja” dalam menghentikan aktivitas berbasis masjid cukup menggelisahkan bagi perkembangan dakwah Islam. Dengan stigma radikal, mereka berhasil menghimpun dan mengerahkan massa, serta berupaya untuk meyakinkan penguasa bahwa kelompok itu membahayakan keutuhan masyarakat dan mengancam kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mengedepankan dialog dan ukhuwah Islamiyah, mereka menjual stigma radikal dan mereproduksi adanya ancaman baru dari kelompok yang dianggap radikal ini. Seolah menjadi polisi Nusantara, kelompok Aswaja mengambil jalan pintas untuk memvonis kelompok yang dianggap radikal tanpa melalui proses hukum yang lazim berlaku.

Sebagaimana berkembang di media sosial bahwa kelompok Aswaja berhasil membekukan beberapa kegiatan berbasis masjid. Pertama, pembekuan masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) Bogor. Alasannya karena meresahkan dan didominasi kelompok radikal. Meskipun aktvitas masjid ini sudah berlangsung belasan tahun lalu dan sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun aktivitas masjid ini harus dihentikan guna menghindari konflik di masyarakat. Kedua, penghentian pembangunan masjid di Gresik. Di samping karena belum mengantongi IMB, apa yang diajarkan oleh juru dakwah di masjid ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Ketiga, ancaman pembubaran dauroh Tahfidzul Qur’an di Karimunjawa, Jepara Jawa Tengah. Kelompok yang mengancam beralasan bahwa gedung-gedung yang digunakan kegiatan itu belum memiliki IMB.

Lahirnya Ancaman dan Munculnya Konflik Sosial
Penghentian tiga aktivitas umat Islam ini bukan hanya mengancam eksistensi dakwah Islam tetapi berpotensi akan melahirkan perlawanan sosial, sehingga akan menciptakan konflik sosial. Pembekuan pembangunan masjid MIAH Bogor dan penghentian pembangunan masjid di Gresik dengan alasan yang berbeda, namun intinya sama bahwa keberadaan masjid itu dianggap menimbulkan keresahan publik. Sementara ancaman pembubaran acara dauroh di Karimunjawa menggunakan alasan belum ber-IMB.

Penghentian dan ancaman pembubaran kegiatan berbasis masjid itu tidak selayaknya menjadikan keresahan masyarakat sebagai alasan. Padahal yang resah hanya segelintir orang yang merasa khawatir dengan berkembang pesatnya dakwah Islam. Keresahan segelintir orang didramatisir sehingga menjadi bola salju yang dianggap meresahkan sebagian besar masyarakat. Semestinya yang menentukan resah tidaknya masyarakat bukanlah segelintir orang yang memperalat massa itu, tetapi pihak pemerintah. Tentu melalui pembuktian yang kuat, atau lewat jalur hukum yang berlaku. Tetapi yang terjadi adalah tanpa menggunakan jalur dialog, tanpa proses pengadilan, tetapi dengan menggunakan kekuatan massa untuk menghancurkan eksistensi kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat.

Dengan adanya penyesatan kelompok lain lewat politik stigma radikal, dikhawatirkan akan muncul kelompok-kelompok baru yang menyesatkan kelompok lain dengan stigma yang mereka tetapka. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kelompok yang distigma sesat itu akan melakukan perlawanan. Hal ini tentu saja akan melahirkan konflik baru, berupa perlawanan, yang berakar dari dendam atas politik penyesatan atas dirinya.

Untuk mencegah konflik baru dan munculnya perlawanan atas kelompok yang distigma sesat, maka menangkap aktor intelektual di balik maraknya tekanan dengan menggunakan massa, harus segera diambil. Karena massa yang berkumpul untuk melakukan tekanan memiliki motif dan tujuan yang berbeda. Ada sekelompok massa yang datang karena motif uang, bahkan ada massa yang datang karena diprovokasi bahwa masjid yang didemo merupakan masjid Ahmadiyah.

Kekerasan simbolik, dengan menstigma radikal terhadap kelompok lain, disadari atau tidak akan melahirkan gejolak dan perlawanan sosial. Apalagi kelompok yang didemo memiliki massa yang besar juga. Penetapan sesat dan tidaknya sebuah kelompok harus didasarkan pada hukum tetap yang telah melalui proses peradilan kang kredibel, transparan, independen dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
Muhammadiyah Sebagai Aset Negara dan Umat Islam

Kalau alasannya tidak ber-IMB mengapa tidak menggunakan cara yang persuasif, apalagi kegiatan itu diselenggarakan oleh ormas kawakan dan berkaliber seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan hanya ormas yang unggul dalam pengelolaan berorganisasi tetapi unggul dan bidang pendidikan yang teruji di negara ini. Sebagai ormas tertua tentu memiliki sejumlah kematangan dan banyak makan garam. Muhammadiyah memiliki amal usaha yang demikian banyak dan luas serta memperhitungkan segala sesuatunya. Muhammadiyah telah memiliki kontribusi yang besar bagi umat Islam, bangsa dan negara. Tentu ada ketersinggungn bila muncul ancaman pembubaran terhadap aktivitas yang berbasis Muhammadiyah.

Membubarkan acara organisasi yang berada di bawah tanggung jawab Muhammadiyah, sama saja menampar Muhammadiyah. Apakah pantas ormas NU, yang mengaku dirinya ormas Islam, memilih jalur preman dalam menegur saudaranya, kalau dianggap saudaranya berlaku salah. Muhammadiyah memiliki Kokam untuk mengamankan setiap aset yang ingin diganggu oleh pihak lain. Namun Muhammadiyah bukan ormas yang bodoh dan mudah terprovokasi untuk diadu domba dengan sesama ormas Islam. Yang pandir dan picik adalah sang pengadu domba yang masuk dan menelisik untuk mencoba untuk memprorakpondakan dua ormas besar Islam tertua di Indonesia.

Pembubaran atau pembekuan sebuah kegiatan harus dikenbalikan kepada penegak hukum, sehingga tidak muncul hukum rimba sehingga tidak muncul bibit-bibit perlawanan dari kelompok yang dianggap sesat atau radikal. Cara-cara seperti ini merupakan langkah serampangan yang tidak lain digunakan oleh kelompok yang menginginkan umat Islam terlibat dalam pertikaian. Pemerintah sudah seharusnya menindak aktor intelektual yang menyusup dalam ormas Islam untuk mengadu domba sehingga tercipta konflik di antara umat Islam secara terus menerus.

Sebagai ormas Islam seharusnya bisa cair dan duduk bareng dengan sesama Islam. Bukan sebaliknya, ormas Islam justru berbaik dan berangkulan dengan non muslim. Di sisi yang lain, mudah sekali mencerca dan menghinakan sesama umat Islam atau ormas Islam. Apakah sudah tidak adalagi persaudaraan muslim, dan berganti dengan persaudaraan dan berkasih sayang terhadap orang kafir.
Surabaya, 10 September 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here