Presiden Jokowi dan Bola Liar Proyek Reklamasi

0
233

*)Dr. Slamet Muliono
Polemik soal reklamasi kembali mencuat dan membuat suhu politik semakin memanas. Hal ini terkait dengan pernyataan terbaru yang dilontarkan oleh pihak pemerintah terkait dengan izin proyek reklamasi. Pihak pemerintah menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin proyek reklamasi. Pernyataan terbaru ini justru semakin membuat rumit dan memperuncing persoalan reklamasi yang sudah menghabiskan energi yang sangat besar. Kalau selama ini masyarakat terbelah menjadi dua dalam merespon proyek reklamasi, maka dengan adanya pernyataan terbaru ini, keterbelahan masyarakat semakin mengangah. Keterbelahan masyarakat ini akan membuka babak baru, berupa berupa dampak yang begitu dahsyat, dan akan menciptakan silang pendapat dan konflik yang berkepanjangan.

Sebagaimana diberitakan, presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan terbaru bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi itu, baik ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta maupun saat menjadi presiden RI. Dikatakannya bahwa Pergub 146 tahun 2014 hanyalah sebagai Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta, bila ada pihak yang ingin menggarap proyek reklamasi. Jadi Pergub itu tidak lebih sebagai petunjuk teknis bagi pihak-pihak yang akan melakukan reklamasi, bukan sebagai izin. (detiknews.1/11/2017).

Jalan Tengah atau Bom Waktu

Pernyataan presiden Jokowi ini sepertinya memberi jalan tengah atas konflik yang berkepanjangan atas proyek reklamasi teluk Jakarta. Disadari atau tidak bahwa proyek reklamasi ini telah membelah masyarakat ke dalam dua kelompok yang saling berhadap-hadapan dan sulit dicarikan titik temu. Setidaknya ada dua pihak yang terlihat sangat berseberangan dalam merespon proyek reklamasi.

Pertama, pihak pemilik modal yang demikian gencar dalam merealisasikan reklamasi. Dengan dana yang demikian besar, pemilik modal berkeinginan untuk secepatnya dalam mewujudkan impian berupa hunian dan tempat tinggal yang sangat prestisius. Bukan hanya itu, mereka juga akan mengeruk keuntungan, baik secara ekonomi maupun politik. Promosi atau iklan proyek reklamasi ini sudah disebar di negeri China ketika awal-awal dibangun.

Kedua, pihak masyarakat umum, yang direpresentasikan umat Islam, yang menentang proyek reklamasi itu karena dianggap akan menciptakan gap yang sangat menganga antara orang kaya dan miskin. Bahkan proyek reklamasi ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk kolonialisme baru. Betapa tidak, proyek reklamasi itu tidak akan terjangkau oleh warga lokal, dan bahkan memarginalisasi mereka.

Polemik atas proyek reklamasi ini semakin membesar karena keterlibatan dari para elite yang duduk di pemerintahan. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri koordinator (Menko) bidang Kemaritiman berada di garis depan dalam menjalankan proyek reklamasi itu. Demikian kuat pembelaannya terhadap proyek reklamasi ini, dia rela untuk pasang badan untuk mengamankan proyek reklamasi ini. Proyek reklamasi ini sempat terhenti guna menghindari polemik yang memuncak, sehingga muncul moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di teluk Jakarta.

Sebelum pelantikan gubernur Anies Baswedan, Luhut mencabut moratorium itu, sehingga membuat proyek reklamasi berjalan sebagaimana biasa. Adapun gubernur terpilih, Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan menghentikan proyek reklamasi itu. Anies berargumen bahwa proyek reklamasi sangat merugikan warga masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Sebagaimana janjinya pada saat kampanye beberapa waktu yang lalu, Anies benar-benar akan menghentikan proyek reklamasi itu. Dengan adanya pandangan yang berbeda dan bertolak belakang, maka akan muncul konflik yang tak berujung.

Pentingnya Tindakan Tegas
Kalau benar apa yang diungkapkan oleh presiden bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi, dasar atau dokumen apa yang mendasari pihak-pihak yang menggarap proyek reklamasi ini. Sementara proyek reklamasi ini sudah menelan biaya trilyunan rupiah dan telah dipromosikan kepada pihak-pihak yang kemungkinan berminat. Apakah mungkin para pemodal berani mengeluarkan dana trilyunan rupiah tanpa memiliki izin pembangunan proyek reklamasi ini. Tentu hal ini sangat tidak masuk akal. Sementara untuk membangun proyek apapun pasti membutuhkan jaminan surat dalam bentuk surat izin, mengingat resikonya yang amat besar bila takmengantongi izin.

Gejolak akan memuncak ketika ada pihak yang menolak proyek reklamasi berhadapan dengan pihak yang telah menjalankan proyek ini. Pihak yang menolak proyek reklamasi berargumen bahwa proyek ini belum mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini merujuk pada pernyataan presiden yang menyatakan dirinya tidak pernah memberikan izin reklamasi. Sementara bagi pihak yang telah membangun proyek reklamasi tidak ingin kehilangan modal yang telah mereka keluarkan. Bahkan ada pihak yang mengancam siapapun yang menolak proyek reklamasi, karena dana yang dikeluarkan tidak sedikit.

Ketika dua pihak ini tidak bisa dipertemukan maka yang muncul adalah konflik yang berkepanjangan, dengan argumentasi yang sama-sama kuat. Maka disinilah bola liar dari pernyataan presiden. Masyarakat luas menganggap bahwa presidenlah yang berhak memberi lampu hijau atas pembangunan proyek reklamasi ini, tetapi kenyataannya pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin itu.

Kalau presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya, baik ketika menjadi gubernur atau presiden, tidak pernah mengizinkan proyek reklamasi itu, maka seharusnya ada tindakan terhadap pihak yang membangun proyek reklamasi. Proyek reklamasi bukan hanya membuat kegaduhan politik dan meresahkan masyarakat bawah (grassroot) tetapi berpotensi besar dalam membuka peluang terbukanya kolonialisme baru di Indonesia. Peruntukan proyek reklamasi itu bukan hanya menyingkirkan para nelayan dan komunitas lokal yang terkena dampak reklamasi tetapi telah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dikatakan meresahkan masyarakat Indonesia karena dengan reklamasi itu telah memberi pintu masuk bagi orang-orang China untuk menguasai Indonesia.

Surabaya, 2 Nopember 2017
*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here