Garut dan Kilas Balik Perlawanan Politik Umat Islam

0
259

*)Dr. Slamet Muliono

Tabligh akbar di Garut memiliki nuansa yang berbeda dan penuh dengan hadangan politik. Munculnya penolakan dari salah satu ormas Islam, dengan alasan berpotensi konflik dan meresahkan masyarakat, diblow up sedemikian rupa. Namun, adanya penolakan itu justru menjadi magnet berkumpulnya umat Islam. Meskipun tidak sebesar gemanya dari tabligh akbar dalam aksi bela Islam, namun acara di Garut ini mampu menyedot massa umat Islam, sebagaimana perlawanannya terhadap sang penista agama. Momentum bersatunya umat Islam di kota Garut ini tidak lepas dari suhu politik nasional, sekaligus sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap hegemoni politik yang memarginalisasi politik umat Islam.

Penolakan PCNU dan Solidaritas Umat Islam
Acara tabligh akbar yang diselenggarakan di kota Garut ini sempat ditolak oleh Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Garut. Penolakan itu dengan alasan bahwa narasumber yang akan menyampaikan tausiyah, KH. Ahmad Shabri Lubis (ketua FPI), dan Bachtiar Nasir (ketua GNPF), dianggap tak menyejukkan dan berpotensi melukai perasaan sebagian warga Indonesia. Penolakan surat PCNU juga diikuti ratusan anggota Banser yang datang ke masjid Agung Garut untuk memprotes acara itu.

Tabligh akbar yang membludak ini tidak lepas dari momentum politik yang ingin mengulang bersatunya umat Islam untuk melawan kekuatan hegemonik yang menindas kekuatan politik umat Islam. Bahkan momentum 11-11 (11 Nopember 2017) ini merupakan momentum persatuan umat Islam guna merekatkan ukhuwah serta untuk menjaga persatuan bangsa demi tegaknya dan utuhnya NKRI.

Munculnya Ridwan Kamil, walikota Bandung yang akan maju untuk merebut kursi gubernur Jawa Barat, merupakan representasi kekuatan politik anti Islam. Kemunculan Ridwan Kamil tidak lepas dari peran partai NasDem dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar. NasDem merupakan representasi kelompok anti Islam yang bersinergi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P diidentikan dengan Megawati Soekarnoputri merupakan representasi perlawanan terhadap Islam.

Masih hangat pidato Megawati saat HUT PDI-P ke 44 yang dipandang penuh dengan nuansa kebencian terhadap agama. Hal ini membuat umat Islam semakin sadar bahwa Megawati merupakan representasi sekaligus lokomotif perlawanan terhadap umat Islam. Demikian besar keresahan publik terhadap pidato Megawati, sehingga ulama NU membahasnya dalam forum Bahsul Masail kubro ke 19 yang diselenggarakan di Ploso, Kediri. Hasilnya cukup menghebohkan dimana pidato Megawati diputuskan haramnya, karena pidato itu mengandung pelecehan terhadap agama.
Sebagaimana menyebar di media bahwa pidato Megawati sangat sarat dengan pelecehan terhadap agama. Potongan teks itu berbunyi ”Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup-pun mempogsisikan dirinya sebagai pembawa self fulfilling prophecy (peramal masa depan). Mereka dengan fasih meramalkan yang pasti terjadi di masa mendatang termasuk dalam kehidupan fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya”

Belum lagi partai yang dipimpin putri Bung Karno PDI-P terlihat jelas keberpihakannya terhadap para penista agama, serta banyak dicurigai pendorong kebijakan untuk mengriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam. Bahkan partai moncong putih ini dianggap sebagai dapur yang melahirkan kebijakan yang dijalankan oleh rezim ini.

Kekuatan Politik Umat Islam

Aksi bela Islam di Jakarta tahun lalu bukan hanya berhasil menekan pemerintah untuk mengeksekusi Ahok untuk diproses di Pengadilan, tetapi juga berhasil mempengaruhi publik sehingga menumbangkan Ahok dari pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Bangkitnya kesadaran politik umat Islam telah mendorong munculnya persatuan umat Islam, sehingga berkontribusi dalam melawan hegemoni politik yang memarginalisasi politik umat Islam. Apa yang terjadi di Garut dengan tabligh akbar dan besarnya respon kaum muslimin, dipandang sebagai kekuatan politik yang berbahaya bagi calon yang diusung oleh kelompok nasionalis sekuler. Oleh karena itu tidak salah bila ada hadangan politik dengan aksi penolakan acara takbir akbar ini.

Ridwan Kamil yang didukung penuh oleh PDI-P dikhawatirkan akan terjungkal, sebagaimana yang telah dialami Ahok, bila gelombang massa tabligh akbar dibiarkan berjalan mulus. Betapa tidak, tabligh akbar bukan hanya sebagai sarana untuk memunajatkan doa untuk keselamatan bangsa, tetapi juga sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin yang berkontribusi positif bagi umat Islam, bukan melahirkan pemimpin yang menistakan Islam dan menindas kaum muslimin.

Calon yang diusung oleh partai NasDem secara pribadi tidak dianggap sebagai sosok yang membahayakan bagi umat Islam tetapi agenda politik yang dibawa para pengusungnya merupakan mata rantai yang sangat jelas permusuhannya terhadap umat Islam. Hal itu bisa dilihat dari persyaratan yang diajukan NasDem kepada Ridwan Kamil merupakan sinyal adanya keberlanjutan politik yang merugikan umat Islam. Di antara kontrak politik NasDem yang diamini oleh Ridwan Kamil adalah menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila yang melindungi seluruh warga, dan mendukung pemerintahan presiden Joko Widodo mempercepat proses pembangunan serta persiapan pemilihan presiden 2019.

Menjadikan Pancasila sebagai benteng seolah membangun tembok yang kokoh untuk menjadikan umat Islam sebagai musuh karena dianggap membahayakan ideologi negara. Sebagaimana yang telah terjadi bahwa umat Islam terus dihadapkan dengan Pancasila, dan terus dipertentangkan dengannya. Padahal Pancasila lahir dari Rahim dan pemikiran tokoh-tokoh Islam. Sementara mendukung pemerintahan saat ini dengan meneruskan kepemimpinannya untuk periode kedua sama saja melanjutkan ketertindasan dan kriminalisasi terhadap umat Islam. Kesengsaraan umat Islam demikian mendalam justru di era rezim saat ini, dimana banyak kebijakan yang lahir justru menstigma umat Islam sebagai kelompok masyarakat yang intoleran, radikal, membahayakan ideologi negara.

Oleh karena itu, kesadaran politik umat Islam yang demikian tinggi di Garut ini dianggap sebagai batu sandungan bagi calon yang diusung oleh partai NasDem dan ditopang PDI-P. Mereka tidak ingin kasus Aksi Bela Islam yang ada di Jakarta berlanjut ke Garut atau ke wilayah lain yang didukung dan disokong oleh partai berbasis Nasionalis yang memiliki kebijakan untuk memarginalisasi politik umat Islam.

Surabaya, 15 Nopember 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here