MUI dan Polemik Kolom Aliran Kepercayaan

0
133

*)Dr. Slamet Muliono

Umat Islam kembali terkecoh dan kecolongan dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan bolehnya mencantumkan “aliran kepercayaan” dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Betapa tidak, ketika pemerintah mewacanakan penghapusan kolom agama dalam KTP beberapa waktu lalu tetapi umat Islam menolaknya, sehingga wacana itu menghilang. Tetapi umat Islam kurang mencermati adanya upaya sekelompok kecil dari penganut aliran kepercayaan yang berjuang untuk mencantumkan keyakinan mereka ditulis dalam KTP. Perjuangan sekelompok penganut kepercayaan ini berhasil dengan munculnya putusan MK yang memperbolehkan pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP.

Legalisasi Aliran Kepercayaan Dalam KTP
Munculnya putusan itu menggugah MUI dan ormas Islam untuk melakukan gugatan atas putusan MK itu. MUI merasa kecewa atas putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 61 UU no 23 tahun 2006 dan pasal 64 UU no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di KTP (Selasa, 7/11/ 2017). Gugatan yang diajukan sejumlah penghayat kepercayaan ini berhasil sehingga kepercayaannya bisa diakui dan dimasukkan dalam KTP.

Hal ini dibenarkan oleh ketua MK, Arief Hidayat yang menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan diperbolehkan mencantumkan kepercayaannya dalam KTP. Adapun teknis pelaksanaan, diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dia mengemukakan bahwa di negara ini ada kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia yang tidak melalui jalur agama. Pancasila dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa orang Indonesia percaya kepada Tuhan. Jalannya bisa melalui menganut agama, menganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan asli nilai-nilai luhur bangsa ini. Arief beralasan bahwa selama ini penghayat kepercayaan supaya bisa memperoleh hak politik, mereka mencatatkan Islam dalam kolom agama di KTP. Ini adalah bagian dari kebohongan publik.

Reaksi MUI dan Ormas Islam
Reaksi atas putusan MK muncul dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin bersama ormas Islam tingkat pusat. Menurut Ma’ruf Amin bahwa putusan MK memang sudah bersifat final tetapi MUI memilih menolak putusan tersebut karena mempunyai dampak dan implikasi yang fundamental terhadap tatanan kehidupan. MK mengeluarkan putusan mengenai aliran kepercayaan agar masuk kolom agama di KTP sebagai identitas adalah hal yang menyalahi kesepakatan. Negara ini diatur melalui kesepakatan guna membentuk NKRI, menjaga eksistensi Pancasila dan UUD 1945, dalam bentuk kesepakatan bersama.

Negara sudah membatasi agama dengan merujuk pada persyaratan-persyaratan dalam bentuk tertulis yang disepakati bersama. Setidaknya ada enam untuk disebut agama, seperti mengakui adanya Tuhan, mempercayai eksistensi Nabi/Rasul, kitab suci sumber ajaran, pengakuan terhadap makhluk ghaib, memiliki tempat ibadah, adanya pengikut, dan pengakuan terhadap hari kebangkitan. Di Indonesia, sudah ada pengakuan terhadap enam agama yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama itu memiliki enam unsur untuk disebut agama, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama di antara tokoh-tokoh agama.

Aliran kepercayaan, bisa dikatakan belum memenuhi enam unsur secara lengkap sehingga belum layak untuk disebut sebagai agama. Oleh karena itu, bukan hanya catat dari sisi substansi, tetapi juga cacat politik karena tidak melalui kesepakatan dari tokoh-tokoh agama. Ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perbedaan dalam beragama merupakan fenomena umum. Kalau mengapresiasi aliran kepercayaan dengan merujuk pada nilai-nilai budaya masyarakat, maka muncul aliran kepercayaan yang sangat banyak dengan menuntut hak yang sama. Bahkan aliran sesat Syiah dan Ahmadiyah merasa memiliki hak yang sama untuk meneguhkan eksistensinya dengan memasukkan agamanya dalam kolom KTP.

Kondisi ini akan memunculkan problem dan konflik antar pemeluk keyakinan yang sangat berbeda. Ada aliran kepercayaan yang mengagungkan dan menyembah patung, gunung, batu, pohon, air, langit, api, bulan, bintang, atau matahari. Antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain tidak menutup kemungkinan akan melahirkan konflik karena perbedaan dalam mensucikan satu benda. Satu kepercayaan menganggap suatu beda keramat sementara kepercayaan yang lain menganggapnya benda biasa. Sapi yang diagungkan oleh agama Hindu sehingga dipuja dan dipelihara, sementara oleh agama Islam dianggap binatang yang bisa dikurbankan (disembelih).

Umat Islam lewat MUI dan ormas Islam memiliki hak untuk menggugat putusan MK tentang masuknya aliran kepercayaan dalam KTP. MUI sendiri sebagai representasi dari umat Islam yang memiliki otoritas untuk diajak berbicara, tetapi dianggap tidak ada. Maka sudah seharusnya dalam menentukan layak tidaknya aliran kepercayaan, maka MUI dan ormas Islam harus dilibatkan. Kemudian dari sisi jumlah, penganut aliran kepercayaan tidak signifikan atau sangat minim, sehingga kurang layak untuk memasukkan aliran kepercayaannya dalam kolom agama dalam KTP.

MK sebagai lembaga negara sudah seharusnya tidak bertindak seperti satu-satunya lembaga yang super dengan tidak mempedulikan dampak sosial atas kebijakannya yang kontroversial. Selama ini keberadaan enam agama sudah stabil dan berhasil meredam gejolak sosial karena perbedaan agama dan kepercayaan, sementara negara memberikan kebebasan bagi aliran kepercayaan untuk menilih salah satu agama sebagai jalan tengah. Aliran kepercayaan bersumber pada budaya, bukan bersumber pada kitab suci, sehingga tidak layak untuk disebut sebagai agama. Memasukkan aliran kepercayaan dalam kolom KTP justru menjadi bom waktu untuk melahirkan keresahan sosial dan konflik agama.
Surabaya, 19 Nopember 2017

*)Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here