Menghindari Buta Sejarah Perjuangan Umat Islam

0
166

*)Dr. Slamet Muliono

Kegaduhan politik antara umat Islam dan Kapolri, Tito Karnavian kembali memanas. Kalau sebelumnya Tito dianggap sebagai pelindung di garda depan penista agama, Ahok. Maka kali Tito kembali tersandung karena pidatonya yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Tito dianggap tidak mengetahui sejarah perjuangan umat Islam dengan membagi dua tipologi, penghancur dan penegak NKRI. Ramainya media sosial ini terkait dengan menyebarluasnya pidato Tito yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Pidato Tito menyatakan bahwa hanya ormas Islam Muhammadiyah dan NU yang memiliki kontribusi sebagai perekat dan penegak NKRI, sementara ormas Islam yang lain dianggap penghancur dan perusak NKRI.

Kekurangutuhan Dalam Memandang Perjuangan Umat Islam

Di mata tokoh Islam, pidato Tito bukan hanya menunjukkan buta sejarah atas peran umat Islam atas negeri ini, tetapi menunjukkan kebencian Tito terhadap umat Islam yang dianggap sebagai bahaya bagi eksistensi negara. Sehingga selalu saja memandang umat Islam sebagai ancaman. Padahal, negeri dengan mayoritas muslim ini tentu saja mustahil bila akan merusak dirinya sendiri. Menyatakan bahwa sebagian umat Islam sebagai penghancur negara, bukan hanya menyalahi sejarah, tetapi justru membuat stigma yang buruk terhadap umat Islam atau phobia terhadap umat Islam.

Disadari atau tidak bahwa pidato Tito melahirkan sejumlah protes dan kritik yang tajam dari tokoh umat Islam. Salah satu di antara protes keras tokoh umat Islam meminta agar Tito meminta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Protes keras itu karena menganggap bahwa pernyataan Tito menyulut konflik dengan umat Islam. Tito dianggap gegebah ketika menyatakan bahwa hanya Muhammadiyah dan NU yang memiliki andil dalam penyatuan NKRI. Padahal sebelum kelahiran Muhammadiyah dan NU, ormas-ormas lslam memiliki andil yang besar terhadap bangsa ini.

Hal ini didukung oleh pernyataan salah seorang cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa banyak tokoh di Indonesia tak paham akan sejarah negerinya sendiri. Azyumardi menyatakan bahwa Tito Karnavian merupakan salah seorang yang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa sejak dasawarsa pertama abad 20 sudah berdiri organisasi kemasyarakatan Islam lain di berbagai penjuru Nusantara, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berganti Syarikat Islam (SI). Ada pula Jami’atul Khair, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Washliyah, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyyah (Perti), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan sebagainya. Ormas-ormas itu memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam tegaknya negara Indonesia ini.

Adanya respon dari tokoh-tokoh Islam itu, Tito dan jajarannya menilai bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan peluang untuk menimbulkan konflik. Menurutnya, video yang disampaikannya sudah berlangsung setahun lalu, kemudian sengaja dipotong-potong dan disebarkan ke media sosial. Pidato yang tidak utuh itu jelas-jelas merupakan upaya untuk menimbulkan konflik dan mengadu domba satu pihak dengan pihak yang lain.

Untuk meredam suasana dan meredam gejolak, Kapolri akan mengundang dan mengumpulkan umat Islam untuk mengklarifikasi adanya konflik opini itu. Namun sebagian tokoh umat Islam menolak rencana itu. Sebelumnya diberitakan bahwa, Wakil Sekretaris MUI, Tengku Zulkarnain melalui surat terbuka menyatakan protes keras dan meminta Kapolri untuk meminta maaf dan menarik isi pidatonya. Pidato Tito dianggap merendahkan jasa para ulama dan pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Bahkan pidato itu dianggap mencederai rasa kebangsaan, serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Indonesia. Bahkan sejumlah ormas Islam yang tergabung Aktivis Persauan Islam Bersatu (API Bersatu) juga melayangkan surat kepada presiden Jokowi agar mengevaluasi Tito. API Bersatu juga melayangkan surat kepada DPR untuk mengawasi Jokowi dalam mengevaluasi Kapolri.

Pentingnya Saling Menahan Diri

Sudah selayaknya dua pihak saling menahan pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan politik. Pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri, tidak mengeluarkan pernyataan yang menyalahi fakta terhadap apa yang telah terjadi. Pernyataan yang salah itu bisa memberi peluang kepada pihak ketiga untuk mencari celah dengan memotong-motong statemennya. Pihak ketiga senantiasa menginginkan ketidakstabilan dan konflik antar elemen di masyarakat, sehingga terjadi kegaduhan dan situasi yang terus memanas. Demikian pula pihak ketiga tidak melakukan tindakan penyebarluasan berita yang mengandung fitnah atau memprovokasi umat Islam untuk melakukan politik kebencian kepada pemerintah dalam hal ini kepolisian.

Diakui atau tidak, Tito sudah dianggap dan distigma sebagai pihak yang memiliki kebencian terhadap Islam. Ahok yang telah menjadi penista agama, dan dibela habis-habisan oleh Tito, disodorkan sebagai fakta pembenar. Dalam perjalanan waktu, untuk memperkuat opini bahwa Tito memiliki kebencian terhadap Islam, maka dicari-carilah pidato Tito untuk memperkuat pandangan itu. Oleh karena itu, dicarilah pernyataan Tito yang kontroversial yang menguatkan akan kebenciannya terhadap umat Islam. Maka ketemulah pidato Tito tahun lalu yang isinya yang telah memanaskan situasi negeri ini. Bisa jadi bahwa kebencian terhadap Tito dan dicopotnya dia dari jabatannya merupakan tebusan yang harus terjadi setelah sang penista agama masuk penjara dan hancur rumah tangganya. Tentu saja logika ini tidak harus terjadi bila dua pihak (Kapolri dan umat Islam) saling menjaga diri sehingga tidak terjadi kegaduhan politik.

Surabaya, 5 Pebruari 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here